Krisis Sri Lanka Mahkamah Agung Menunda Pembubaran Parlementer
Intersisinews.com, Mahkamah Agung Sri Lanka telah menangguhkan langkah presiden untuk membubarkan parlemen, karena krisis politik di negara kepulauan itu semakin dalam.
Presiden Maithripala Sirisena mengejutkan negara itu dengan memecat parlemen dan menyerukan pemilihan umum pada hari Jumat yang lalu.
Keputusan dramatis datang dua minggu setelah Sirisena memecat perdana menteri dan menggantikannya dengan mantan pemimpin negara itu. Tapi tindakannya disebut inkonstitusional.
Ranil Wickremesinghe, PM yang digulingkan, menolak memberi jalan kepada penerusnya yang bernama, Mahinda Rajapaksa, dan telah meminta anggota parlemen untuk memilih siapa yang mereka yakini sebagai perdana menteri yang sah.
Para wartawan mengatakan presiden dan Rajapaksa memutuskan untuk menyebut pemilihan umum karena mereka tidak memiliki cukup dukungan di parlemen untuk pemerintahan baru mereka.
Partai Nasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Wickremesinghe (UNP) mengatakan langkah itu ilegal dan pihak-pihak lain mengajukan petisi ke Mahkamah Agung.
Perintahnya berarti bahwa pemilihan umum, diumumkan untuk 5 Januari, telah ditunda.
Ratusan polisi bersenjata berat telah dikerahkan ke pengadilan menjelang keputusan Selasa dan pendukung UNP menyalakan petasan dalam perayaan ketika berita tentang perintah itu disaring.
“Rakyat telah memenangkan kemenangan pertama mereka. Mari kita maju dan membangun kembali kedaulatan rakyat di negara kita tercinta,” tweet Wickremesinghe dilansir dari bbc.com
Namal Rajapaksa, seorang anggota parlemen dan putra Mahinda Rajapaksa, menjawab dengan mengatakan pengadilan tidak membuat “keputusan akhir”.
Latar belakang krisis di Sri Langka yaitu Tuan Sirisena, presiden, dan Tuan Wickremesinghe, perdana menteri yang dipecat, bergabung dalam pemilihan tahun 2015 untuk mengalahkan presiden lama yang lalu, Tuan Rajapaksa.
Tapi koalisi gelisah mereka telah retak dan pada 26 Oktober Sirisena mengumumkan dia memecat PM dan menggantikannya dengan Rajapaksa.
Pasangan itu dilaporkan bentrok di kabinet baru-baru ini atas rencana pemerintah untuk menyewa pelabuhan ke India.
Editor: redaksi