Gubernur Sebut Bengkulu Harus Siap Menuju ‘New Normal’
Bengkulu – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan, pentingnya persiapan serius dari pemerintah daerah hingga semua elemen, mengubah pola hidup baru berdampingan dengan pandemi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan (New Normal).
Hal itu dikatakan Gubernur, juga mengingat hingga saat sekarang ini belum juga ditemukan vaksin virus corona, serta semakin meningkatnya jumlah kasus yang ada, baik status ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan) maupun status terkonfirmasi (Positif Corona).
Sedangkan disisi lain, juga cukup banyak kasus yang dinyatakan sehat atau sembuh.
Selain itu dijelaskan Gubernur, beberapa diantara kesiapan New Normal sembari menunggu instruksi Pemerintah Pusat, mulai dari pembagian masker secara menyeluruh oleh setiap pemda kabupaten/kota diback-up Pemda Provinsi, pemetaan rapid test secara menyeluruh minimal 3 persen dari jumlah penduduk setiap kabupaten/kota dan melokalisir persoalan di masing-masing wilayah.
“Jika masyarakat sudah mendapatkan masker semua, kemudian dilakukan razia simpatik secara persuasif oleh aparat penegak hukum terpadu untuk pakai masker, itu merupakan New Normal. Baru kemudian bisa melakukan kegiatan seperti biasa, dengan pola hidup cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan rapid test secara terus menerus disetiap kabupaten/kota,” terang Gubernur Rohidin usai pimpin Halal Bilalal Bersama Forkopimda Provinsi Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, Instansi Vertikal, Bupati/Walikota Beserta Jajaran Serta Forkopimda Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu, BUMN/BUMD dan Perbankan se-Provinsi Bengkulu via Virtual Meeting di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, pada Rabu (27/5/2020).
Sementara terkait rencana akan kembali diperpanjangnya masa belajar dan bekerja di rumah untuk pelajar, mahasiswa dan para ASN di beberapa daerah, Gubernur Rohidin Mersyah menjelaskan, hingga saat ini Pemprov Bengkulu masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Bagaimana kebijakan Presiden melalui kementerian lembaga terkait yang akan berlaku secara nasional, baik itu libur ASN, anak sekolah, sistem penerimaan siswa baru dan memulai tahun ajaran baru, tidak mungkin kita pemprov bergerak lebih dulu,” jelas Rohidin.
Dibagian lain Gubernur juga menambahkan, Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota tidak bisa berdiri sendiri dan penanganan menyeluruh dan harus sejalan dengan pemerintah pusat dan sesuai dengan arahan Kemendagri dan Kemenkopolhukam, semua kebijakan harus mengarah sesuai dengan kesepakatan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI bersama Tim Gugus Tugas Nasional.