Silpa 2019 Disahkan, APBD Perubahan Provinsi Bengkulu Segera di Susun

Oleh redaksi Rilis 27 Jul 2020

Bengkulu – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2019 (Sisa Perhitungan), telah disetujui menjadi Perda

Persetujuan itu diberikan DPRD Provinsi Bengkulu dalam rapat Paripurna pada Senin, (27/7/2020) di gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Gubernur Rohidin Mersyah mengatakan, dengan di setujuinya menjadi Perda sisa perhitungan tahun anggaran 2019 lalu tersebut, selanjutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) mulai melakukan penyusunan APBD Perubahan tahun ini.

“Kita mulai menyusun APBD Perubahan tahun ini, karena bagaimanapun juga Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu merupakan dasar dalam penyusunan APBD Perubahan,” jelasnya ketika diwawancarai usai menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi, dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2019, dan pengambilan keputusan serta penandatangan bersama.

Gubernur juga menjelaskan, berkaitan dengan saran dan kritik yang disampaikan masing-masing fraksi di DPRD Provinsi, dipastikan menjadi perhatian. Diantaranya, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai harus digenjot lagi agar leih produktif, penggunaan APBD agar leih jelas, termasuk juga soal Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota, serta pembayaran utang yang terkesan sudah menjadi siklus.

“Siklus itu tentunya harus kita putus, yang berarti mesti diselesaikan,” kata Gubernur Rohidin.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi meminta, dalam penyusunan program ataupun kegiatan, Pemprov harus melihat kondisi keuangan yang ada. Mengingat salah satu penyebab terjadinya hutang, akibat tidak tersedianya anggaran, termasuk juga pendapatan tidak memenuhi target.

“Sejak awal kita meminta Gubernur itu dapat mengevaluasi OPD, karena lambatnya realisasi suatu kegiatan yang telah dialokasikan. Kita berharap apa yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, tidak lagi terjadi kedepannnya,” pungkas Edwar.