Perkuat Komitmen Kerja Sama Pusat dan Daerah Dalam Vokasi SMK Bersama Pemerintahan
Nasional, Intersisinews.com- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penentu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah memprioritaskan pengembangan SDM melalui pengembangan vokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan menggandeng Pemerintah Daerah selaku mitra strategis.
“Dalam empat tahun terakhir, pemerintah secara besar-besaran membangun infrastruktur. Ke depan, pembangunan infrastruktur tidak akan terlalu banyak (berubah polanya, red). Saat ini, kita perlu membicarakan pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi. Pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk mempersiapkan pengembangan vokasi SMK ini” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Pada Jumat (7/12/18), di Jakarta.
Pengembangan vokasi SMK ini merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet pada 7 Agustus 2018. Dalam sidang tersebut, Presiden Jokowi menegaskan pengembangan vokasi sangat penting, dengan meningkatkan kemitraan dengan industri, upgrading ketenagakerjaan, sekaligus upgrading di kementerian-kementerian terkait.
Kemenko Perekonomian pun bertugas merumuskan pembangunan SDM, termasuk kebutuhan akan jumlah SDM yang ada, lokasi atau daerah yang membutuhkan SDM, strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM, dan Kementerian/Lembaga yang melaksanakan strategi pembanguan SDM tersebut.
“Rapat ini menjadi landasan kita untuk memperkuat komitmen, karena pemerintah serius untuk melakukan pengembangan vokasi SMK ini” tambah Darmin.
Darmin menegaskan pemerintah akan membuat kelembagaan program vokasi SMK dengan kurikulum yang disesuaikan dengan modul yang dikembangkan di SMK. Modul tersebut harus ditentukan secara jelas sesuai dengan spesifikasi keahlian yang dipelajari di SMK, baik untuk kurikulum normatif, adaptif, sekaligus produktif, dengan proporsi yang efektif.
“Pemerintah akan mengambil porsi besar untuk mendidik guru SMK melalui training for trainers. Percuma memiliki kurikulum yang baik tanpa dijalankan oleh guru dengan kualitas yang baik juga” tegas Darmin.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rudy Salahuddin menambahkan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan melakukan identifikasi terhadap lima hal, yakni (i) prioritas sektor/komoditas yang akan didorong untuk pengembangan SMK, (ii) penentuan prioritas daerah berdasarkan sektor/komoditas yang akan didorong untuk kegiatan vokasi.
Selain itu (iii) profil SMK yang ada saat ini yang sesuai dengan sektor/komoditas tersebut, (iv) profil industri yang ada saat ini yang mendukung sektor/komoditas dimaksud, dan (v) kondisi guru, sertifikasi kompetensi, dan Pemagangan.
Sementara itu jajaran pemerintah daerah yang hadir menyambut positif inisiatif pemerintah ini. “Menko Perekonomian sebagai representatif pemerintah pusat menjadi harapan kami untuk mengembangkan program vokasi ini,” tanggapan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus. (Red-1)