Data Beras Keliru, Jokowi Sebut Itu Sudah Berantakan Sejak Era Soeharto

intersisinews.com, Untuk memastikan ketahanan pangan nasional pemerintah harus  memiliki data terkait jumlah stok beras nasional, namun data beras yang  dimiliki pemerintah berantakan, Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi)
mengungkapkan hal itu sudah terjadi sejak 1997, yakni di era pemerintahan Presiden Soeharto.

Data inilah, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang  kemudian membuat pemerintah keliru dalam menentukan kebijakannya. Menurut  Jokowi, saat ini ketidakberesan tersebut sedang mendapat penanganan untuk  dibenahi pemerintah. “Memang, tidak benar data itu. Ini setahun lalu, BPS  sampaikan ke kami dan ini mau kami benarkan,” kata Jokowi di Tangerang, Rabu  (24/10/2018). Demikian sebagaimana ditukil dari laporan CNNIndonesia.com, Kamis  (25/10/2018).

Saat ini pemerintah tengah berupaya menerapkan data acuan tunggal untuk  produksi beras. Hal tersebut dilakukan melalui metode Kerangka Sampel Area  (KSA) yang dikembangkan bersama Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi  (BPPT) dengan pemindaian satelit dari LAPAN untuk kemudian diolah Badan  Informasi Geospasial (BIG).

Sebelumnya, BPS menyatakan data produksi beras hingga akhir tahun berada di  kisaran 32,42 juta ton, atau lebih rendah 32 persen dari estimasi Kementerian  Pertanian yang sebanyak 46,5 juta ton.

Tak hanya produksi beras saja. Rupanya, data berbeda juga terjadi di luas lahan  sawah baku. Data citra satelit resolusi tinggi LAPAN dan BIG menunjukkan luas  lahan sawah baku saat ini 7,1 juta hektare (ha).

Sementara itu, data Kementerian Pertanian per September menunjukkan data luas lahan sawah sebesar 8,18 juta ha. Data perhitungan BPS dan Kementan soal proyeksi konsumsi saat ini juga berbeda. BPS menghitung konsumsi beras langsung dan tak langsung mencapai 111,58  kilogram (kg) per kapita per tahun atau senilai 29,57 juta ton secara  keseluruhan. Sedangkan, data Kementan memproyeksi konsumsi sebanyak 33,89 juta ton dengan  pertumbuhan penduduk 1,27 persen.

Editor : Satria

Anda mungkin juga berminat
Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.