Nasional, Intersisinews.com– 4 (empat) Tahun penyelenggaraan pemerintahan Bapak Jokowi dan JK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait berbagai pencapaian yang sudah dijalankan dalam laporan akhir tahun Kemendagri.
Salah satu yang dijabarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo adalah terkait dengan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengelolaan Anggaran.
“Kemendagri terus berbenah, salah satunya dengan penghematan anggaran dan penertiban ASN yang bandel”, kata Tjahjo di Jakarta, pada Rabu (26/12/18)
Menurut data Kemendagri, selama 4 Tahun berjalannya Kemendagri, sudah banyak hal dari berbagai bidang yang di hemat. Pencapaian penyerapan anggaran juga terus meningkat dengan progres mencapai 91,42 % “Penyerapan anggaran terus meningkat, ini bukti ASN Kemendagri yang semakin professional dalam efektifitas pengelolaan anggaran”, tambah Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menjelaskan bahwa Kemendagri secara tegas telah menertibkan ASN yang dinilai “bandel”. “Total sudah 65 orang yang diberikan sanksi baik berat maupun sedang. Hal tersebut diberikan untuk memberi efek jera bagi ASN yang bandel dan tidak sejalan dengan semangat organisasi”, jelas Tjahjo.
Hadi berpesan kepada seluruh ASN di lingkungan Kemendagri untuk terus bersemangat menyelesaikan berbagai target Bapak Mendagri sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) yang merupakan penjabaran atas visi – misi Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan tersebut Tjahjo menjelaskan tentang 3 (tiga) capaian besar yang diraih oleh ASN di bidang pengelolaan data kependudukan.
Pertama, upaya Kemendagri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan data base kependudukan yang akurat dengan didukung pendataan dan penerbitan nomor identitas tunggal (NIT) bagi WNI di luar negeri dan pelayanan jemput bola bagi masyarakat yang tidak bisa mengurus sendiri data kependudukanya.
Selain itu, Salah satu bentuk layanan publik di Kemendagri adalah layanan KTP-el sebagai layanan terhadap identitas Warga Negara Indonesia, bukan hanya bertujuan sebagai syarat menjadi pemilih pada Pilkada dan Pemilu, melainkan juga sebagai data kependudukan untuk layanan publik lainnya. Saat ini proses perekaman KTP-el sudah mencapai 97,58% dan pada Tanggal 27 Desember 2018 dilakukan Jemput Bola Perekaman KTP-el Serentak secara Nasional.
Yang kedua adalah kepemilikan akte kelahiran (online) bagi anak usia 0 s/d 18 th yang saat ini telah mencapai 80%. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh lembaga pemerintah dan swasta, sejak tahun 2014 sampai dengan Oktober 2018, pemanfaatan data kependudukan dari Kemendagri tercatat: 42 K/L sudah menandatangani MoU dan 1152 lembaga pengguna yang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama samp[ai dengan akhir Desember 2018.
Berbagai capaian yang diperoleh tersebut menurut Tjhajo tidak bisa didapatkan secara instan. Tjahjo menilai selama 4 Tahun terakhir, ASN Dukcapil telah bertransformasi untuk menjadi pelayanan yang baik dengan bekerja secara total demi mendukung berbagai target yang diberikan Pemerintah. “Sekali lagi saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh ASN yang sudah berkerja secara total. Mari kita terus berjuang agar bisa lebih baik lagi”, kata Tjahjo.
“Mari kita tuntaskan bersama target Bapak Mendagri yang belum tercapai, kita selesaikan RPJMN yang merupakan penjabaran visi misi Bapak Presiden dan Wapres dengan sebuah Prestasi”, tutur Hadi. (red-3)