Bengkulu – Pihak DPRD Provinsi Bengkulu meminta pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Bengkulu agar segera mengambil langkah serius, terkait terputus-nya Jalan Lintas Barat (Jalinbar), tepatnya jembatan di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Pasalnya Jalinbar itu, perannya sangat vital dalam sentra ekonomi dan kepentingan lainnya bagi masyarakat, lantaran bukan hanya menghubungkan antar Kabupaten/Kota saja, tetapi juga antar Provinsi.
“Keseriusan itu, tidak cukup ditunjukkan dengan hanya membangun jembatan bailey saja. Apalagi kondisi Jalinbar yang putus itu, sudah sangat lama dikhawatirkan masyarakat dan pengguna jalan,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, dalam keterangannya.
Politisi Perindo menyebutkan, jembatan Jalinbar itu bukan hanya dilewati oleh kendaraan yang muatannya di bawa 10 ton, tapi bisa lebihi, sehingga harus di bangun yang memadai.
Terlebih putusnya jembatan itu akibat bencana alam, yang perlu disikapi secara cepat, tapi hendaknya tetap memperhatikan kualitas dan kuantitasnya.
“Kita juga minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu juga harus bergerak dan jangan karena Jalinbar itu statusnya jalan nasional, malah terkesan lepas tangan. Makanya segera berkoordinasi dengan Balai PJN,” Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini pada Rabu, (9/9/2020).
Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Ir. Mulyani menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai PJN terkait salah satu jembatan pada ruas Jalinbar yang putus tersebut.
Dari koordinasi yang dilakukan, diakui, pihak PJN baru melakukan penanganan bersifat sementara, sehingga akses kendaraan tetap bisa berjalan.
“Kita sudah mengingatkan pihak PJN akan melakukan penanganan secara permanen, karena jalan satu-satunya akses menuju Provinsi Sumatera Barat,” pungkasnya.