DPRD Ingatkan Pemprov Bengkulu Tidak Ada “Rasionalisasi” Anggaran

Bengkulu-intersisinews.com, Pihak DPRD Provinsi Bengkulu telah menelusuri masih sangat minimnya serapan anggaran pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2018 di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, lantaran di duga ada upaya rasionalisasi anggaran yang dilakukan kepemimpinan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Rohidin Mersyah.

“Kita dari pihak legislatif mendengar pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi untuk rasionalisasi anggaran. Sehingga diperkirakan hal itu penyebab sudah memasuki pertengahan tahun ini, belum banyaknya berjalan program pembangunan khususnya pekerjaan fisik di lapangan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, di Bengkulu.

Dijelaskan, dari informasi yang diperoleh, rasionalisasi anggaran yang secara tidak langsung telah menghambat pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan anggaran khususnya pembangunan fisik, di duga sedang dilakukan untuk pembayaran utang pada APBD Perubahan tahun ini.

Bahkan sinyalemen kebijakan tersebut juga tidak berupa perintah secara lisan. Sehingga menyulitkan pihaknya untuk membuktikannya dari mana asal muasal kebijakan rasionalisasi datangnya. Tetapi dari koordinasi pihaknya dengan OPD, juga telah mengakui adanya rasionalisasi anggaran.

“Jika dilihat sepertinya pihak Pemprov juga bingung yang mana akan dilakukan rasionalisasi. Pasalnya harus memilih anggaran pembangunan fisik terlebih dahulu. Apalagi setiap anggaran fisik yang kita anggarkan di DPRD Provinsi, semua bersifat mendesak dan harus dilaksanakan pembangunannya,” terangnya, Rabu, (6/6/2018).

Lebih jauh dikatakannya, apabila kebijakan yang sedang dilaksanakan pihak Pemprov terus berlanjut, diperkirakan beberapa program pembangunan yang sudah disahkan dalam APBD tahun ini, tidak akan bisa terealisasi sesuai harapan sebelumnya.

“Kita mengingatkan kembali, rasionalisasi itu bisa dilakukan pada anggaran belanja rutin pegawai, seperti anggaran perjalan dinas, makan minum, serta kegiatan lainnya dan bukannya melakukan rasionalisasi terhadap anggaran pembangunan infrastruktur,” tukasnya.(red-2)