DPRD : Pembangunan PLTU di Bengkulu Utara Ditunda Hingga Tahun 2045
Bengkulu, Intersisinews.com – Adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara berkapasitas 2 x 100 Mega Watt (MW) di mulut tambang Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, masih ditunda hingga 2045 mendatang. Lantaran mempertimbangkan resiko yang besar dan tidak ramah lingkungan, jika dibandingkan dengan pembangkit bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi ketika dimintai komentarnya mengatakan, di Provinsi Bengkulu ini ada 2 titik rencana pembangunan PLTU batu bara. Pertama, di Kota Bengkulu dengan kapasitas 1 x 100 MW dan 2 x 100 MW, yang saat ini prosesnya masih berjalan. Kemudian yang kedua di Mulut Tambang Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.
“Khusus yang di Bengkulu Utara, kegiatan pembangunan PLTU diminta untuk ditunda. Rencana awal memamg mulai dilakukan pada tahun ini, tapi ditunda hingga 2045 mendatang, karena kita menilai PLTU batu bara sangat beresiko terhadap dari berbagai aspek, dan juga tidak ramah lingkungan. Kalaupun tetap ingin dibangun pembangkit, kita sarankan memanfaatkan EBT,” katanya, Minggu (7/7/2019).
Dikatakan, untuk PLTU batu bara di Kota Bengkulu tepatnya wilayah Teluk Sepang, yang sampai saat ini masih digoncang polemik tetap harus ditindaklanjut.
“Tidak bisa kita pungkiri pembangunan PLTU itu program yang diusung Pemerintah Pusat langsung, melalui Kementerian ESDM yang realisasinya dilakukan swasta,” jelasnya.
Lebih jauh ditegaskan Politisi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu ini, Pemprov dan Pemkot harus tetap bertanggungjawab, tentunya sejak dini terkait keberadaan PLTU batu bara dimaksud. Seperti mempersiapkan seluruh infrastruktur penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dan jangan sampai setelah terasa dampaknya, baru sibuk menindaklanjutinya.
“Tindaklanjut itu tentu saja yang termasuk upaya pencegahan dampak. Antara lain penanganan limbah ataupun efek negatif sewaktu mulai beroprasinya PLTU batu bara. Pencegahan ini harus dilakukan maksimal, walaupun perusahaan sendiri mengklaim telah memiliki teknologi sebagai upaya penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan dengan keberadaan PLTU,” tukas Jonaidi. (adv)
