Kelangkaan Solar, Pemprov Bengkulu Bentuk Tim Pengawas Penyaluran BBM ke SPBU
Bengkulu, Intersisinews.com – Menyikapi soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dalam wilayah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama pihak terkait, telah bersepakat membentuk Tim Pengawas.
Tim yang beranggotakan Pemprov, Pertamina, BPH Migas, Organda, Gapabara, dan Aptrindo Provinsi ini, akan mencari tahu penyebab terjadinya antrian panjang pembelian BBM jenis solar bersubsidi di seluruh SPBU, dalam wilayah Provinsi Bengkulu ini.
Disisi lain, sistem zonasi ketersediaan BBM jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khususnya di wilayah Kota Bengkulu, juga telah resmi dihapuskan.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan, pembentukan tim pengawas ini merupakan salah satu reaksi cepat yang dilakukan Pemprov, karena dengan panjang antrian untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi, dinilai dapat menggangu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Apalagi pada tahun lalu, Pemprov juga sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT. Pertamina dan BPH Migas, untuk penambahan kuota BBM.
“Dengan kondisi antrian yang panjang untuk mendapatkan BBM, terutama jenis solar bersubsidi memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Untuk itu, kita meminta agar sistem zonasi yang diterapkan pada SPBU dihapus dan PT Pertamina menambah kuota BBM solar bersubsidi 15 persen pada bulan lalu dan bulan ini,” kata Rohidin dalam keterangan persnya, Senin, (15/7/2019).
Sementara itu, Sale Retail Pertamina Bengkulu Riza Rahmat mengaku, untuk kuota BBM jenis solar sudah ditambahkan hampir 25 persen dari biasanya. Bahkan bulan lalu karena terlihat antrian, pihaknya mengeluarkan 192 Kilo Liter (KL) per-harinya dan mengantisipasi terjadinya antrian panjang kendaraan di setiap SPBU, penyaluran BBM solar berada diangka 242 KL, meski tersediaan kuota nantinya tidak akan mencukupi hingga akhir tahun.
“Kita sudah konfirmasikan kepemiliknya untuk menebus sesuai dengan kuota yang diberikan. Untuk penambahan 25 persen dimaksud, masih kita fokuskan di SPBU zonasi, karena Gubernur sudah mengeluarkan statement zonasi ditiadakan, mungkin di lapangan yang kuotanya banyak dipindahkan,” pungkasnya. (red)
