Pengurus MES Dikukuhkan, Ekonomi Syariah Diharapkan Bisa Berkembang di Bengkulu
Bengkulu, Intersisinews.com : Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) MES, Firdaus Djaelani mengukuhkan pengurus wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Bengkulu periode 1439 sampai 1442 Hijriyah, Kamis, (4/10/2018) bertempat di salah satu hotel di pusat Kota Bengkulu.
Wakil Ketua Umum PP MES, Firdaus Djaelani menyatakan, MES telah tersebar di 26 Provinsi dan 71 kabupaten/kota di Indonesia, serta 5 wilayah khusus di luar negeri.
Sedangkan fokus kerjanya dalam pengembangan ekonomi mikro dan makro syariah berbasis pesantren. Selain itu juga membangun ekonomi syariah di semua sektor pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Hal itu dilihat dari dukungan pemerintah yang salah satu dibentuknya komite nasional keuangan syariah yang diketuai langsung oleh Presiden Joko Widodo,” katanya.
Senada dengan itu, Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang hadir dalam cara tersebut berharap, MES bisa lebih massif menggerakan ekonomi Syariah dalam masyarakat. Hanya saja semua itu perlu memperhatikan regulasi atau aturan, juga keberadaan lembaga, pakar, dan advokasi serta edukasi kepada masyarakat.
“Keberadaan masyarakat ekonomi syariah ini agar dapat tumbuh dan berkembang di Bengkulu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aktivitas ekonomi secara riil dan produktif serta memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada pelaku ekonomi,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian MES Bengkulu, Yan Syafri menjelaskan, ekonomi syariah dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Apalagi sejauh ini, MES di Provinsi Bengkulu yang mulai berdiri pada tahun 2013 lalu dengan ketuanya Prof. Dr H. Sirajuddin M, saat itu menjadi tonggak sejarah mulai dikembangkannya ekonomi syariah, sebagai salah satu alternatif pergerakan perekonomian di Provinsi Bengkulu.
“Dari tahun 2016 sampai dengan sekarang PW MES Provinsi Bengkulu telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Dimana kegiatan bertemakan ekonomi syariah kerap diselenggarakan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan stakeholder terkait,” jelasnya.
Ketua OJK Bengkulu ini mengharapkan, dengan kepengurusan yang baru ini, akan memulai kiprahnya dalam memajukan ekonmi syariah di Provinsi Bengkulu, yang didasari tingkat literasi dan inklusi keuangan di sektor pembiayaan syariah berturut-turut baru sebesar 0,19 dan 0,24 persen. Sehingga hal itu menunjukan potensi perkembangan di sektor pembiayaan syariah, masih sangat besar.
“Itu lah diperlukan sosialisasi, edukasi dan inklusi yang lebih masif terkait pembiayaan syariah kepada masyarakat. Terlebih lagi, OJK juga telah menerbitkan POJK No 76 tahun 2016 yang menginstruksikan kepada seluruh penyedia jasa keuangan termasuk keuangan syariah untuk berperan aktif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia,” tutupnya.(red-2)