Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Bocor Hingga Milyaran Rupiah
Seluma-intersisinews.com, Baru ini Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 73 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat, (17/8/2018) di Desa Bukit Peninjauan II Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dalam sambutannya Mendes PDTT mengajak, seluruh elemen masyarakat untuk bekerja nyata dalam meningkatkan percepatan pembangunan di desa, daerah tinggal dan transmigrasi. Mengingat di era revolusi industri sekarang ini, akan banyak tantangan dan untuk mengatasinya dibutuhkan usaha bersama-sama.
Kunjungan Mendes PDTT ini mengisaratkan Kabupaten Seluma merupakan salah satu daerah tertinggal pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seluma hanya 62 Milyar rupiah lebih sedangkan pendapatan total Daerah sebesar 919 Milyar rupiah lebih, serta Silpa mencapai 37 milyar rupiah dengan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi sektor dominan penunjang Produk Domestik Regional Broto (PDRB) sebesar 49,1 % pada tahun 2016 dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,01% data BPS 2016
Minimnya pendapatan daerah Seluma tersebut ternyata masih kurang dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah kabupaten Seluma terbukti sekurangnya ada enam catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Bengkulu tahun 2017 yang meliputi di Sekretarian Daerah, DPRD Kabupaten Seluma, Bappeda, berupa tunjangan perumahan dan trasportasi. Belanja kendaraan dinas yang belum dipertanggung jawabkan sebesar 1,2 Milyar rupiah, sedangkan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas kelautan dan perikanan dan RSUD untuk menyetorkan ke kas Daerah 1,7 Milyar rupiah, Pekerjaan pembangunan gedung tidak sesuai spesifikasi 1,7 milyar rupiah dan pemberian TPP sebesar 2,1 milyar rupiah tidak sesuai ketentuan.
Sampai berita ini di onlinekan Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Irihadi belum memberikan tanggapan terkait masalah pengelolan keuangan Daerah di kabupaten seluma tersebut.