Menteri Agama Apresiasi Kerukunan Umat Beragama di Bengkulu Tentram dan Damai

Bengkulu-intersisinews.com, Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Lukman Hakim Saifuddin, menyapa para penyuluh sekaligus pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melaunching Desa Kerukunan Umat Beragama, Jumat, (3/8/2018) bertempat di Asrama Haji Antara Bengkulu.

Dalam kesempatan itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasi kepada para penyuluh dan tokoh agama di Bengkulu, yang telah berkontribusi dalam menjaga kerukunan umat beragama dalam kondisi baik, seiring tingkat kesejahteraannya juga akan diperhatikan lagi kedepannya.

Apalagi sesuai kesepakatan dari para tokoh agama di Bengkulu untuk menolak radikalisme, ubaran kebencian dan informasi hoax, serta juga menyimak laporan yang dari jajarannya, situasi kerukunan umat beragama sudah berjalan baik, dengan ditandai tidak adanya konflik agama, agar dapat terus dipertahankan.

“Tantangan yang akan semakin komplek kedepannya, ditambah pada tahun depan akan ada Pemilu yang diyakini intensitas politik akan semakin meningkat. Sehingga diperlukan kearifan semua, untuk bisa membedakan apa itu politik agama dengan politisasi agama,” ucapnya.

Selain itu dikatakan, pentingnya menjaga kerukunan dan kedamaian hidup antar umat beragama tersebut, karena memang sesuatu yang harus terus diusahakan senantiasa terwujud di lingkungan masyarakat.

“Para pendiri bangsa, juga telah bersepakat dengan tetap mengacu pada Pacasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, menjadikan agama sebagai faktor yang menyatukan semua di tengah kemajemukan,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Bustasar menyatakan, kondisi kerukunan umat beragama di Bengkulu sejak 10 tahun terakhir, sampai saat ini tetap aman dan damai.

“Saya yakini dengan keberadaan 1.000 orang lebih tenaga penyuluh agama se Provinsi Bengkulu dan koordinasi serta sinergitas lintas sektoral terkait, akan selalu mengupayakan situasi kerukunan antar umat beragama tetap dalam kondisi baik dan selalu berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati,” tukasnya.(red-1)